Kabarreskrim.net // Jakarta
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta (MAN), diduga menerima suap senilai Rp 60 miliar terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) dan melibatkan tiga hakim.
Suap ketua PN Jaksel tersebut diduga diberikan agar hakim menjatuhkan vonis ontslag atau putusan lepas terhadap tiga perusahaan besar: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Dari total uang suap tersebut, MAN disebut telah mendistribusikan Rp 22,5 miliar kepada tiga hakim lain yang menangani perkara tersebut.
Ketiga hakim yang menerima uang tersebut adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Djuyamto (DJU) dari PN Jakarta Selatan.
Awalnya, MAN memberikan Rp 4,5 miliar kepada ketiganya. Kemudian, pada periode September hingga Oktober 2024, MAN menyerahkan tambahan Rp 18 miliar kepada Djuyamto.
Djuyamto kemudian membagi uang tersebut kepada dua hakim lainnya di depan Bank BRI Pasar Baru, Jakarta Pusat. Rincian pembagiannya adalah sebagai berikut:
-ASB menerima uang dalam bentuk dolar AS yang setara dengan Rp 4,5 miliar.
– DJU sendiri menerima sekitar Rp 6 miliar dalam bentuk dolar AS.
– AM mendapatkan sekitar Rp 5 miliar, juga dalam bentuk dolar AS.
“Ini yang masih kami dalami. Apakah ada pihak lain yang menerima bagian dari suap tersebut, atau seluruh sisa dana itu dikuasai sendiri oleh tersangka MAN,” ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung,dikutip dari teropongistana.com Sabtu malam (12/4/2025).
Sebagai informasi, vonis lepas atau ontslag van alle rechtsvervolging adalah putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak tergolong sebagai tindak pidana.
Atas dugaan perbuatannya, MAN disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
– Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf b
– Pasal 6 ayat (2)
– Pasal 12 huruf a dan b
– Pasal 5 ayat (2)
– Pasal 11 dan Pasal 18
– Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
– Mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
Sementara itu, ketiga hakim lainnya—ASB, AM, dan DJU—juga dijerat dengan Pasal 12C jo. Pasal 12B jo. Pasal 6 ayat 2 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Enis/Tim)
