Kabarreskrim.net || Sumatera Utara
Realisasi anggaran bersumber dari Alokasi Dana Desa/Dana Alokasi Umum (ADD/DAU) tahun 2024 di Desa Aek Najaji, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, untuk beberapa titik pekerjaan fisik ditengarai melanggar UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan patut diduga mengabaikan peraturan LKPP No 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.
Berdasarkan LKPP No 12 tahun 2019 diatas Terdapat tugas Kepala Desa Terkait dengan pekerjaan pengadaan barang/jasa di desa. Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki tugas seperti : menetapkan TPK hasil Musrenbangdes; namun, TPK yang sudah terbentuk tersebut diduga tidak di manfaatkan dalam kegiatan pembangunan fisik yang sumber dananya dari ADD/DAU tahun 2024 yang dimaksud ini.
“Beberapa titik pekerjaan fisik yang sudah dibangun, belum diketahui pasti berapa nominal anggaran yang realisasikan, karena tidak ditemukan papan plang informasi kegiatan saat wartawan turun ke lokasi pekerjaan.”
Selanjutnya, realisasi penggunaan DD tahun 2024 yang dipertanyakan diantaranya :
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
Rp 106.852.350.
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 40.100.000.
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll).
Rp 6.000.000.
Keadaan Mendesak :
Rp 50.400.000.
Dikonfirmasi guna meminta bantahannya melalui WA, Kamis (16/1/2025). Walau pesan konfirmasi melalui WA untuk meminta bantahan darinya centang dua tanda biru, hingga artikel ini di kirim ke meja redaksi Kades Aek Najaji Sahala Hrp diduga sengaja mengabaikan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik karena memilih bungkam.
Kabar Resrim.net akan terus berupaya untuk mengungkap peristiwa di balik semua dugaan ini. (Adi MH)
