Kabarreskrim.net || Tebo
Rapat mediasi terkait dana fee desa Muaro Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo belum menemukan hasil berujung ricuh. Rapat mediasi baru berjalan sekitar setengah jam namun rapat tersebut di bubarkan.
Perwakilan dari masyarakat ingin menanyakan terkait dana fee dari tiga perusahaan tersebut, uangnya kemana dan berapa jumlah yang sudah di terima oleh pihak pemerintahan desa.
Tampak hadir, Kapolsek Tengah Ilir di wakili oleh Kanit Reskrim, Koramil Tebo Tengah di wakili Babinsa, kepala desa, ketua BPD, ketua adat dan pegawai Sarak, dan seluruh staff kantor Desa Muara Kilis karang taruna dan pemuda.
Menurut perwakilan dari masyarakat mengatakan kepada awak media saat di wawancara, “kalau kita hanya ingin menanyakan kemana dana itu, cuma sangat di sayangkan acara baru baru berapa menit berjalan dan berujung ricuh saling adu mulut.
Sebenarnya kalau pak kades menjawab apa yang kita pertanyakan, saya rasa rapat tadi itu tidak akan ricuh, ini kita tanya lain yang di jawab lain.
Menurut saya selaku perwakilan dari masyarakat, masalah ini akan kita lanjutkan ke jalur hukum hari ini juga karena kami anggap sudah merugikan masyarakat banyak”.
“Iya bang l, hari ini juga kami dan masyarakat termasuk adat akan melaporkan secara resmi ke Polres Tebo karena itu ada hak-haknya masyarakat.
Seharusnya dana itu dipergunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, baik itu lansia, maupun anak yatim dan yatim piatu atau digunakan untuk keperluan seperti rumah ibadah dan madrasah. Sementara uang yang sudah masuk ke rekening mereka sudah miliyaran rupiah.
Intinya transparan aja, berapa jumlah uang terus dimana uang itu, dan di pergunakan untuk apa,” ujarnya.
“Sementara fee dari tiga perusahaan itu, PT AMI Asia Multi Investama, PT SKU PT Tri Wira Jaya selama di tahun 2024 ini berkisaran sebesar kurang lebih sembilan ratus juta rupiah, belum lagi di tahun 2023 itu,” katanya.
Kapala Desa Muaro Kilis Ilham mengatakan saat di wawancara awak media hari, Selasa (30/07/2024), “dalam hal ini saya ingin diketahui oleh masyarakat banyak terkait masalah menyangkut tambang batu bara fee, karena bukan bersumber dari perusahaan tapi dari supir-supir mobil yang di wajibkan membayar 130 permobil,” katanya di setorkan ke desa 20 ribu rupiah.
Yang saya pertanyakan ke humas PT TWJ itu uang sisa dari 20 ribu rupiah sebesar 110 ribu rupiah dikemanakan, dan siapa yang menerima uang itu. Dariawal rapat sudah saya bilang saya tidak mau orang luar ikut campur dalam permasalahan desa saya di ini. Untuk tindak selanjutnya nanti saya siap memberikan keterangan kapan pun terkait permasalahan fee desa ini.
“Terkait permasalahan tarik uang itu saya tidak tau karena saya baru menjadi kepala desa, siapakah yang membuat MOU sampai hari ini belum ada yang memberi kan kejelasan terkait uang yang di tarik dari supir-supir tersebut.
Nanti kalau ada rekan-rekan media saya siap untuk memberikan keterangan secara tertulis ataupun secara langsung.
Terpisah ketua BPD menurutnya, diperhatikan dari tadi masalah ini semata-mata bukan dari masyarakat.
“Saya selaku BPD tidak pernah menerima laporan dari masyarakat. Kalau untuk kegiatan kepala desa terkait yang di bilang humas TWJ ada dana masuk dan seperti rekan-rekan media ikuti tadi, saya akui dan pak kades minta penjelasan dari saudara Deri”.
Tambahnya, “agar pak kades bisa menyiapkan data-data, pada akhirnya tadi ada sedikit mis komunikasi ada salah satu warga yang mencela sebelum selesai pertanyaan dari saudara Deri, maka rapat di bubarkan oleh kades takutnya nanti melebar kemana-mana,” katanya.
“Karena saya baca tuntutan kelompok ini tadi meminta keterangan dana CSR, mulai dari bulan Januari sampai Desember 2023, kemudian dari Januari sampai Juni 2024.
Jika memang nanti ada masyarakat yang merasa keberatan atas kejadian tadi di forum bisa langsung menyampaikan ke saya selaku BPDbterkait keluhan dan apa yang dialami oleh masyarakat. Untuk keterangan lebih lanjut tadi sudah di sampaikan oleh pak kades,” tuturnya ketua BPD. ( Tigor/Tim )
