Kabarreskrim.net || Sumatera Utara
Pj Walikota Padangsidimpuan Timur Tumanggor diminta untuk segera perintahkan Inspektorat untuk mengaudit seluruh penggunaan Dana Desa (DD), tahun anggaran 2023 khususnya, penggunaan untuk kegiatan Bimtek yang berbau korupsi disinyalir ada dugaan mark up anggaran.
Hal ini disampaikan Salah seorang wartawan media online Samsul Bahri Hsb, pada Kabar Reskrim.net saat dimintai tanggapannya terkait adanya dugaan mark-up anggaran, pada kegiatan Bimtek. Dua item kegiatan yang di anggarkan tiap desa mencapai ratusan juta pada tahun 2023, yakni peningkatan kapasitas perangkat desa dan peningkatan kapasitas kepala desa.
“Ada baiknya Pj Walikota perintahkan Inspektorat Padangsidimpuan segera turun melakukan audit terhadap semua desa. Realisasi penggunaan DD tahun 2023 untuk kegiatan Bimtek tersebut dinilai cukup fantastis dan itu diduga ada indikasi penyalahgunaan anggaran (mark up),” tegas Samsul Bahri Hsb.
Hal itu penting, lanjut Samsul, selain untuk memastikan apakah realisasi dana desa untuk kegiatan Bimtek yang dilaksanakan seluruh desa (42 desa) pada tahun 2023 tersebut sudah digunakan dengan benar dan bisa dipertanggung jawabkan atau tidak.
“Anggaran untuk kegiatan bimtek luar daerah dan dalam daerah semua bersumber dari DD, masyarakat tentu ingin tahu itu di mark-up anggarannya atau tidak? DD itu uang negara lho, dan inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus proaktif menjalankan perannya, agar tidak ada kesan kongkalikong,” pungkasnya.
Terkait bimtek dalam pemberitaan media Kabar Reskrim.net yang sebelumnya, berjudul : Ini Jawaban Kades Purbatua Pijor Koling Terkait Anggaran Bimtek Capai Ratusan Juta Rupiah.
Dalam pemberitaan tersebut Kepala Desa Purbatua Pijor Koling mengatakan, “maaf pak bila Bimtek itu salah maka semua desa di Padangsidimpuan (Psp) akan terlibat, yang buat Bimtek itu bukan kepala desa melainkan lembaga dengan kerja sama pihak tertentu, mari sama-sama kita protes mereka yang buat bimtek tersebut bila setuju masih banyak desa yang lebih banyak Bimtek nya jangan hanya satu semua nya biar jelas”.
“Kami pun tak inginkan ini terjadi maka serba salah bila tak di ikuti,” ucapnya. ( Adi MH )
