Kabarreskrim.net || Pontianak
Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Dr. Asep Kurnia memberikan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Aula Kanwil, Senin (22/01/2024). Asep menyampaikan pentingnya peran pimpinan satuan kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Ketika kita bangun zona integritas pimpinan menjadi kunci utama. Pimpinan tinggi menjadi sorotan publik ketika ada prestasi maupun kontroversi,” ucapnya saat memberikan penguatan.
Asep menjelaskan, terdapat indikator penting yang perlu menjadi sorotan yang dinilai oleh instansi eksternal seperti IKPA oleh kementerian keuangan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh ombudsman Republik Indonesia.
Ke depan, Asep menyampaikan strategi yang harus dilakukan salah satunya adalah penyederhanaan platform aplikasi unggah data dukung sehingga tidak melakukan pengulangan pada pokja yang berbeda.
“Kami sudah berdiskusi dengan Inspektorat Jenderal dan Pusdatin untuk menyederhanakan platform unggah sehingga tidak terjadi pengulangan unggah,” pungkasnya.
Kualitas dokumen juga menjadi perhatian staff ahli agar tidak hanya memenuhi namun data dukung harus berdampak pada pelayanan publik.
Secara spesifik, Asep memberikan contoh pengukuran keberhasilan dengan melakukan pre test dan post test kepada publik yang menjadi lokus dan menjadi laporan yang berkualitas pada data dukung reformasi birokrasi.
Terkait inovasi, staff ahli menteri juga menyebutkan bahwa inovasi tidak perlu selalu berbasis IT, karena yang utama adalah memberikan kemudahan dan memberikan solusi.
“Salah satunya di Lapas Bandung membawa inovasi kemudahan mematikan kebakaran dengan hydrant kering yang akan mengalirkan air kedalam blok sel tahanan. Intinya adalah inovasi tidak selalu harus berbasis IT”, ungkapnya.
Selanjutnya, akan dilakukan penguatan kembali kepada satuan kerja yang telah meraih predikat WBK pada tahun 2023. ( Sabirin )
