Kabarreskrim.net // Jakarta
Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan perlu mengantisipasi lonjakan harga menjelang dan selama Ramadhan, mengingat perusahaan daerah itu bukan hanya mencari keuntungan semata.
“Kita memiliki BUMD pangan yang seharusnya lebih aktif dalam mengantisipasi isu ini,” kata Dimaz di Jakarta
Menurutnya, BUMD pangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kestabilan harga demi kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dalam mengantisipasi lonjakan harga. BUMD pangan, kata dia, tak sekadar mencari keuntungan. Tetapi, memiliki tugas untuk menjaga harga tetap stabil agar masyarakat tidak terbebani dengan lonjakan harga serta meringankan masyarakat.
Dimaz menyarankan agar BUMD pangan dapat memainkan peran strategis dalam menekan harga melalui berbagai mekanisme. Seperti, operasi pasar dan program pasar murah.
Selain itu, dia mendorong Pemprov DKI untuk mengambil langkah-langkah konkret melalui dinas terkait.
“Pemprov DKI juga perlu mengambil inisiatif melalui dinas terkait seperti Dinas UMKM atau PD Pasar Jaya untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Ramadhan dan Lebaran,” kata dia.
Dengan adanya langkah-langkah strategis tersebut, tambah dia, diharapkan lonjakan harga kebutuhan pokok dapat ditekan, sehingga masyarakat Jakarta dapat menjalani ibadah pada bulan Ramadhan dengan lebih tenang dan nyaman.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyasar 193 titik di wilayah setempat sebagai lokasi operasi pasar untuk memastikan kestabilan harga dan stok pangan menjelang Ramadhan.
“Kalau di Jakarta, kita sudah punya ‘timeline’ (jadwal) sendiri. Artinya, kita ada di 193 titik,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/2).
Meskipun kegiatan bertajuk ‘Operasi Pasar Besar-besaran’ mulai dilakukan dalam skala nasional pada Senin (24/2), Rano menyebut Pemprov DKI Jakarta sudah membuat perencanaan operasi pasar sebelum Kementerian Pertanian mengumumkan program tersebut pada Rabu (19/2).
“Ini bukan karena pemerintah pusat melakukan. Kita sudah punya rencana itu. Jadi, alhamdulillah kalau pun pemerintah pusat juga melakukan, itu kan semakin meriah lah artinya,” ungkap Rano. (Siti Khotijah)
