Kabarreskrim.net
Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kalbar, Burhanudin Abdullah, menyampaikan beberapa persoalan mendesak yang dihadapi oleh nelayan kecil di Kalimantan Barat. Menurut Burhanudin, nelayan menghadapi risiko tinggi dalam pekerjaannya di laut dibandingkan dengan pekerjaan di darat, dimana mereka kurang mendapat pertolongan saat menghadapi bahaya seperti gelombang besar dan topan, Rabu (22/05/2024).
Untuk mengatasi risiko tinggi yang dihadapi oleh nelayan, LKPI menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan masuknya nelayan ke dalam program ini, diharapkan segala risiko yang terjadi di laut dapat dilindungi.
Selain masalah perlindungan kerja, persoalan sulitnya akses dan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi perhatian utama. Banyak nelayan yang mengeluhkan ketersediaan BBM yang sulit didapat dan harganya yang mahal. Burhanudin menegaskan bahwa ini memerlukan perhatian serius dari pihak-pihak terkait seperti Pertamina dan Dinas Kelautan.
Dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh LKPI, berbagai pihak terkait diundang untuk mencari solusi, namun sayangnya pihak Pertamina dan BP Migas tidak hadir. Burhanudin menyebutkan bahwa ada dugaan kuat penyaluran kuota BBM di Kubu Raya tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. LKPI siap memberikan data valid kepada penyidik jika diperlukan untuk proses hukum lebih lanjut.
Burhanudin juga menekankan pentingnya semua pihak terkait bersatu untuk menanggulangi persoalan nelayan kecil yang seringkali tidak mendapat perhatian serius dibandingkan dengan nelayan besar. LKPI, sejak dulu hingga kini, tetap konsisten dalam memberikan perhatian serius kepada nelayan kecil. Program BPJS Ketenagakerjaan yang dikenakan biaya Rp. 16.000 per bulan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Kalimantan Barat. ( Sabirin/Tim )
