Kabarreskrim.net // Musi Banyuasin
Aktivitas gudang penampungan minyak ilegal di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, semakin marak dan diduga kuat menjadi lokasi pengoplosan BBM.
Masyarakat setempat dan aktivis lingkungan menilai Polda Sumsel dan Polres Musi Banyuasin (Muba) seolah menutup mata terhadap praktik ilegal ini.
Padahal, sudah banyak laporan dari warga yang merasa resah dengan keberadaan gudang-gudang minyak tersebut, namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Aktivitas ilegal ini bahkan berlangsung secara terang-terangan di pinggir jalan, tanpa rasa takut akan tindakan hukum.
Masyarakat dan aktivis mulai mencurigai adanya keterlibatan oknum aparat dalam melindungi bisnis haram ini. Isu yang beredar menyebutkan bahwa gudang-gudang minyak ilegal tersebut dipelihara oleh oknum aparat, termasuk dugaan kuat adanya oknum TNI yang membekingi operasi ilegal ini.
Ketua Brigade 98 Muba, Boni, menyatakan kekhawatirannya atas maraknya gudang minyak ilegal yang terus bertambah. “Kami meminta Kapolda Sumsel segera mengambil langkah tegas. Pemilik gudang minyak ilegal harus segera ditangkap. Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Boni.
Boni juga mengungkapkan bahwa gudang-gudang minyak ilegal ini semakin merajalela. “Terbaru, ada satu lagi pol minyak yang dibuka di Pal 2 Babat Toman. Gudang ini disinyalir milik RND, orang Cina. Ini sangat merugikan negara dan masyarakat,” tambahnya.
Ketua Gempita Muba, Mauzan, juga menyuarakan keresahan yang sama. Ia mendesak Pangdam II Sriwijaya untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum TNI dalam bisnis gudang minyak ilegal di Desa Beruge.
“Kami meminta Pangdam II Sriwijaya untuk bertindak tegas. Jika benar ada oknum TNI yang terlibat, mereka harus dihukum sesuai aturan. Jangan biarkan oknum nakal merusak nama baik institusi TNI,” tegas Mauzan.
Mauzan menambahkan, aktivitas gudang minyak ilegal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana lingkungan dan keselamatan.
“Gudang-gudang ini tidak memenuhi standar keamanan. Jika terjadi kebocoran atau kebakaran, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Kecurigaan masyarakat terhadap keterlibatan aparat semakin menguat mengingat lambatnya tindakan penegakan hukum. Padahal, lokasi gudang-gudang minyak ilegal ini berada di tempat yang mudah dijangkau dan terlihat jelas.
“Masyarakat sudah melaporkan berkali-kali, tapi kenapa tidak ada tindakan? Jangan-jangan memang ada yang melindungi,” ujar seorang warga Desa Beruge yang enggan disebut namanya.
Isu tentang oknum TNI yang membekingi gudang minyak ilegal juga semakin santer. Masyarakat meminta agar dugaan ini segera diusut tuntas.
“Jika benar ada oknum TNI yang terlibat, ini sangat memalukan. Mereka seharusnya melindungi rakyat, bukan malah merugikan negara,” tambah warga tersebut.
Keberadaan gudang minyak ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga mengancam keselamatan warga sekitar. Gudang-gudang ini seringkali tidak memenuhi standar keamanan, sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan. Selain itu, aktivitas pengoplosan BBM juga dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem.
Masyarakat dan aktivis mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Sumsel dan Polres Muba, untuk segera mengambil tindakan tegas. “Kami tidak ingin ada lagi korban atau kerugian yang lebih besar. Segera tutup gudang-gudang ilegal ini dan usut tuntas siapa saja yang terlibat,” tegas Boni.
Selain itu, transparansi dalam proses penegakan hukum juga menjadi tuntutan utama. Masyarakat ingin mengetahui apakah benar ada oknum aparat atau TNI yang terlibat dalam bisnis haram ini.
“Kami ingin proses hukum berjalan transparan. Jangan sampai ada yang dikorbankan hanya untuk melindungi oknum tertentu,” pungkas Mauzan.
( Rudi Hartono )
