Kabarreskrim.net || Sumatera Utara
Aparat Penegak Hukum (APH) Jajaran Polda Sumatera Utara-Polres Tapsel diminta segera memanggil dan memeriksa Asep Wardayanto yang menduduki jabatan Kepala Desa (Kades) Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Adapun alasannya jajaran Polda Sumut diminta untuk memanggil dan memeriksa Asep Wardayanto, karena sebagai kuasa penggunaan anggaran diduga telah menyalah gunakan jabatan dan wewenangnya.
Kades Marisi diduga memperlakukan Bendahara Desanya M. Siregar terkesan hanya sebatas formalitas saja, karena pengakuan bendahara desa saat ditemui wartawan beberapa hari lalu diruang kerjanya bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam hal pencairan anggaran DD dan rekening bank DD tersebut juga dalam genggaman kades.
Selanjutnya, pembangunan sumur bor yang terkesan buang buang anggaran yang jumlahnya mencapai seratus juta lebih, mangkrak dan terkesan dibiarkan seperti tak bertuan, serta kuat dugaan anggarannya di mark up.
Berdasarkan perihal diatas, maka diminta kepada APH untuk segera memeriksa realisasi penggunaan DD Marisi.
Panggil dan periksa, jika terbukti menyalah gunakan jabatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, proses sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku, bila perlu tangkap dan penjarakan guna membuat efek jera bagi pelaku, demikian disampaikan Samsul Bahri Hsb yang merupakan salah satu Kaperwil Sumut di media online, kepada Kabar Reskrim.net.
Sebelumnya, media ini memberitakan terkait Kades Marisi, berikut link pemberitaannya :
https://www.kabarreskrim.net/ditengarai-rekening-desa-dipegang-kades-realisasi-penggunaan-dd-marisi-dipertanyakan/
Berikut tambahan beberapa item rincian realisasi penggunaan DD Marisi 2023 yang diminta diperiksa APH karena diduga mark up :
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Prasarana kantor lainnya (sarana perkantoran) Rp. 30.000.000.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
Operasional Pemerintah Desa (Honor PPKD, PPHP dan Petugas Kebersihan) Rp 16.000.000.
Operasional Pemerintah Desa (Honor PPKD, PPHP dan Petugas Kebersihan) Rp 38.800.000.
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran (Pemeliharaan Gedung) Rp. 30.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-laina).
Lumbung Desa (Ketahanan Pangan) Rp. 130.000.000 an.
Lumbung Desa (Pemeliharaan Tanaman Obat Keluarga) Rp. 6.000.000
Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa (Pengadaan Bibit Manggis) Rp. 120.000.000 an.
Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa (Bimtek Luar Daerah) Rp 26.040.000.
Sementara Kades Marisi Asep Wardayanto saat dimintai komentar dan bantahannya melalui WA, sedang tidak aktif.
Didatangi kantor Desa Marisi, Senin (1/7/2024), Kades Marisi Asep Wardayanto tidak berhasil ditemui.
Kembali wartawan melakukan investigasi ke tanaman obat keluarga (toga) Desa Marisi, berdasarkan hasil pantauan di lokasi anggaran yang direalisasikan untuk tanaman toga tersebut kuat dugaan mark up. ( Adi MH )
