Kabarreskrim.net || Lampung
Langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung yang sejak Selasa (13/8/2024) lalu melakukan pemeriksaan terhadap kinerja 13 OPD di lingkungan pemprov, patut diacungi jempol.
Mengapa? Karena keseriusan dalam pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan APBD dalam rangka mendukung pembangunan nasional tahun anggaran 2020 sampai dengan semester I tahun 2024, memang tidak main-main.
Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang bekerja sesuai surat tugas Nomor: 50/ST/XVIII.BLP/08/2024 itu telah melayangkan surat kepada Pj Gubernur Up Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan Nomor: 02/Pend-APBD-ProvLampung/08/2024 perihal: Permintaan Data Tambahan. Dalam surat yang ditandatangani Andriyansyah selaku ketua tim itu, dilampirkan empat berkas terkait data tambahan yang diperlukan.
Permintaan data tambahan ini, setelah sebelumnya dilakukan konfirmasi langsung dengan mendatangi kantor OPD terkait, membuat pimpinan 13 OPD di lingkungan Pemprov Lampung kelimpungan. Pasalnya, data yang dibutuhkan BPK sangat detail. Dan belum tentu OPD memiliki apa yang diperlukan.
Seorang kepala OPD yang institusinya tengah dalam pemeriksaan BPK, Kamis (15/8/2024) malam, saat dihubungi melalui telepon, mengakui hal itu.
“Jujur ya, data tambahan yang diminta BPK memang membuat kami kelimpungan. Harus kerahin banyak staf untuk memenuhinya,” ucap kepala OPD itu.
Sebagaimana diketahui, pada tahap awal ini terdapat 13 OPD bukan 11 yang menjadi target pemeriksaan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung beranggotakan 20 personil tersebut. Yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Bapenda, Bappeda, BPKAD, Dinas BMBK, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PKPCK, Dinas PSDA, Dinas Sosial, Satpol PP, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah.
Data tambahan apa saja yang diminta oleh tim BPK yang membuat pimpinan OPD kelimpungan? Terdiri dari dokumen penyusunan rencana strategis (renstra) perangkat daerah, dokumen penyusunan rencana kerja (renja) perangkat daerah, serta dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Terkait dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah misalnya, Bappeda diminta memberikan data mengenai kertas kerja penyusunan RPJMD, notulensi musrenbang, perda tentang tata cara penyusunan RPJMD, nota kesepakatan dengan DPRD terkait persetujuan RPJMD, hasil evaluasi RPJMD, rancangan RKPD awal, rancangan RKPD akhir, dokumen KUA – PPAS, RKPD, peraturan terkait pedoman penyusunan APBD dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dokumen KUA, dokumen PPAS, dan masih banyak lagi lainnya.
Sedangkan BPKAD diminta tambahan data diantaranya mengenai penerapan SPM, laporan atau dokumen penetapan defisit APBD/P dan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit, peraturan terkait penetapan batas defisit dalam penetapan anggaran, dokumen persetujuan dari Menteri Keuangan cq Dirjen Perimbangan Keuangan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD/P, dan kertas kerja penentuan batas minimal dan maksimal didalam perencanaan anggaran defisit APBD/P.
Menelisik surat tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, dapat dipahami bila 13 pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Lampung kelimpungan dalam memenuhi data tambahan yang dimintakan. Karena memang BPK menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan negara.
Sebelumnya, terkait dengan kegiatan pemeriksaan oleh tim BPK ini, Direktur Masyarakat Peduli Demokrasi & Hukum (MPDH) Provinsi Lampung, Jupri Karim, menyatakan dukungannya dan berharap evaluasi yang dilakukan benar-benar sesuai ketentuan.
“Sebagai bagian tidak terpisah dari masyarakat, kami meminta BPK benar-benar serius dalam mengevaluasi kinerja jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Pemprov Lampung. Karena hanya temuan BPK yang selama ini ditindaklanjuti oleh pemprov, meski tidak semuanya. Hal ini sangat positif bagi perbaikan tatanan pemerintahan kedepannya,” kata Jupri Karim, Selasa (13/8/2024) malam lalu, melalui telepon.
Menurut Jupri Karim, kondisi keuangan Pemprov Lampung saat ini cukup memprihatinkan. Dimana defisit keuangan riil pada anggaran tahun 2023 mencapai Rp 1.408.450.654.898,52 atau mengalami kenaikan 157% dibanding tahun 2022 sebesar Rp 548.710.195.978,24. Belum lagi jumlah utang yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
Di sisi lain, lanjut aktivis antikorupsi ini, tata kelola dan penggunaan anggaran masih sarat dengan penyimpangan atas aturan. Bahkan, pada tahun 2023 lalu terjadi kelebihan pembayaran belanja pegawai kepada dua pejabat penting di Sekretariat Daerah Pemprov Lampung dengan nilai Rp 612.278.013,00.
“Dan karena menjadi temuan BPK, akhirnya kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan ke kas daerah. Dari hal yang sederhana semacam ini saja, tampak bahwa evaluasi dan pemeriksaan BPK sangat positif bagi perbaikan tatanan pemerintahan khususnya di lingkungan Pemprov Lampung. Karenanya, kami sangat mengapresiasi BPK yang telah menurunkan tim guna melakukan pemeriksaan,” imbuh Jupri Karim.
Direktur MPDH Lampung itu berharap, tim BPK bersungguh-sungguh dalam memeriksa uang rakyat yang digunakan pemprov. Sebab, dari tahun ke tahun, tetap banyak temuan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan, bahkan berindikasi tindak pidana korupsi.
Mengutip LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 41B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemprov Lampung Tahun 2023, Jupri Karim menyatakan, terlampau banyak kasus pelanggaran yang terjadi.
Diakhir pembicaraan, Direktur MPDH Provinsi Lampung ini kembali menitipkan harapannya pada BPK RI untuk bersungguh-sungguh dalam menelisik kinerja dan penggunaan anggaran di jajaran OPD Pemprov Lampung.
“Evaluasi atau pemeriksaan bukan nyari-nyari kesalahan, namun untuk menemukan langkah yang tepat dengan aturan. Dan pemeriksaan BPK adalah proses menuju perbaikan tatanan pemerintahan di Pemprov Lampung. Kami sangat mensupport kinerja BPK,” pungkasnya. ( Rudi Yatmoko )
