Kabareskrim.net // Jambi
Banyak sekolah di Indonesia yang menggunakan system ini, namun tidak semua sekolah yang menerapkan nya dengan berbagai alasan salah satunya adalah ketersediaan jaringan internet.
Karena system ini banyak para sekolah kesulitan dalam memproses jenis konten tertentu seperti multimedia atau figur interaktif.
Selain itu program ini juga dinilai bertentangan dengan juknis penggunaan atau larangan dana BOS sebagaimana dalam juknis untuk tidak mengendapnya dana BOS di bank.
Dan yang lebih parahnya banyak para kepala sekolah telah menerima SMS dari bank BPD namun belum bisa untuk dicairkan karena system ini karena harus menunggu antrian ber jam jam kemudian harus bolak balik ke diknas karena syarat harus membuat CMS di bank dan mendapatkan nomor antrian .
Banyak para kepala sekolah meminta kepada pemerintah untuk memperjelas dasar hukum ketika proses pencairan dana BOS melalui CSM, sebab tidak ada kewajiban sekolah untuk membayar melalui CSM.
Di provinsi jambi banyak para kepala sekolah mengeluhkan system ini, sementara Provinsi tetangga seperti Provinsi Sumbar menurut informasi yang dapat dipercaya menggunakan SIPlah.
Kasubbag program dinas pendidikan provinsi jambi Mardanis di konfirmasi melalui handphone, namun tidak dapat dihubungi. Untuk itu diminta kepada pemerintah agar mengkaji kembali system ini. (Resman)
